Di jalan raya, kantor, pusat perbelanjaan, hingga ruang publik — kamera CCTV hadir sebagai “mata” yang katanya menjaga keamanan. Namun di balik alasan mulia itu, muncul pertanyaan mendasar: jika kita diawasi terus-menerus, siapa yang mengawasi para pengawas?

Pengawasan yang Tak Transparan

CCTV sering disebut sebagai alat untuk mencegah kejahatan dan mendeteksi pelaku. Tapi siapa yang punya akses pada rekamannya? Siapa yang menentukan kapan kamera menyala, mengarah ke mana, dan dipakai untuk tujuan apa?

Kurangnya regulasi dan transparansi membuat potensi penyalahgunaan besar. Tanpa sistem akuntabilitas, pengawasan bisa beralih fungsi — bukan untuk perlindungan, tapi untuk kontrol.

Privasi: Hak yang Semakin Kabur

Dalam masyarakat modern, privasi makin tergerus. Kita difoto, direkam, dilacak — sering tanpa sadar dan tanpa persetujuan. Hak atas ruang pribadi menjadi relatif. CCTV memang diam, tapi terekamnya kehidupan kita bukan hal sepele. Apalagi jika digunakan tanpa kendali yang etis.

Apakah keamanan harus dibayar dengan kehilangan kebebasan?

Teknologi Butuh Etika, Bukan Sekadar Fungsi

Pengawasan boleh jadi perlu, tapi ia harus adil dan diawasi balik. Kita butuh sistem yang mengatur siapa yang boleh melihat rekaman, untuk tujuan apa, dan berapa lama data disimpan. Tanpa batasan, alat bantu bisa jadi alat represi.

Solusinya bukan menolak teknologi, tapi menuntut etika dan regulasi yang melindungi warga dari penyalahgunaan kuasa. Transparansi publik, audit berkala, dan partisipasi masyarakat bisa menjadi bentuk “pengawasan atas pengawas”.

---

Penutup

CCTV bukan masalah, tapi bagaimana dan oleh siapa ia digunakanlah yang harus dipertanyakan. Dalam dunia yang makin transparan secara sepihak, kita butuh lebih dari sekadar kamera. Kita butuh keadilan.