Air Bersih: Janji yang Selalu Tertunda

Air bersih adalah hak dasar setiap warga negara. Namun, di banyak kota besar Indonesia, hak ini justru menjadi kemewahan yang sulit dijangkau. Pemerintah sering melempar janji manis tentang perbaikan infrastruktur air, proyek pipanisasi, hingga subsidi, tetapi realitas di lapangan menunjukkan hal berbeda.

Warga masih harus membeli air galon, menunggu kiriman tangki, bahkan mengandalkan sumur dangkal yang kualitasnya meragukan. Janji perbaikan selalu hadir saat kampanye, namun air bersih tak pernah benar-benar datang.

Kota Modern, Masalah Lama

Ironis, kota yang digadang-gadang sebagai pusat modernisasi justru gagal memenuhi kebutuhan paling dasar. Sejumlah masalah utama muncul dalam krisis air perkotaan:

1. Infrastruktur tua dan bocor – Pipa air banyak yang berkarat dan rusak sehingga distribusi tak maksimal.
2. Privatisasi air – Perusahaan swasta menguasai distribusi, warga harus membayar mahal untuk kebutuhan sehari-hari.
3. Pencemaran sungai – Limbah industri dan rumah tangga merusak sumber air utama.
4. Ketimpangan distribusi – Kawasan elit dan perumahan baru lebih cepat mendapat pasokan dibanding permukiman padat penduduk.

Air bersih akhirnya menjadi cermin nyata: siapa yang berkuasa atas kota, dia yang berhak atas air.

Dampak Langsung pada Warga

Krisis air bersih tidak hanya soal akses, tetapi juga soal dampak sosial-ekonomi.

• Ekonomi keluarga terbebani – Warga harus mengeluarkan biaya ekstra membeli air galon atau tangki.
• Kesehatan terancam – Air sumur tercemar bakteri E.coli atau limbah beracun sering jadi satu-satunya pilihan.
• Ketimpangan sosial – Kompleks elit punya kolam renang, sementara kampung sebelah kekurangan air minum.
• Warga kehilangan waktu produktif – Banyak yang rela antre berjam-jam demi mendapatkan jerigen air.

Air yang seharusnya jadi sumber kehidupan, justru berubah menjadi sumber penderitaan baru bagi warga miskin kota.

Investigasi: Siapa yang Diuntungkan?

Dari berbagai investigasi, terlihat bahwa proyek air bersih di perkotaan sering berakhir dengan kepentingan bisnis dan politik.

• Proyek mercusuar dibangun untuk pamer, namun gagal menjawab kebutuhan warga.
• Privatisasi air memberi keuntungan besar pada perusahaan, tetapi merugikan warga.
• Janji subsidi hanya sebatas wacana, tak pernah terealisasi dengan transparan.

Yang paling dirugikan adalah masyarakat lapisan bawah yang sudah lelah dengan janji politik, namun tetap harus membayar mahal hanya untuk segelas air minum.

Penutup: Kapan Janji Akan Datang?

Air bersih adalah hak dasar, bukan barang dagangan. Jika pemerintah terus gagal menyediakan akses merata, maka krisis air akan menjadi bom waktu sosial di perkotaan.

Warga kota tidak butuh janji baru, yang mereka butuhkan adalah keadilan distribusi. Sampai itu terjadi, air bersih akan tetap menjadi simbol pahit tentang janji yang tak pernah datang.